Diposkan pada 2026-04-01 08:32:01

DI TENGAH hiruk-pikuk diskursus mengenai integritas pejabat publik hari ini, sejarah Indonesia sebenarnya telah mewariskan satu nama yang menjadi standar emas bagi kesederhanaan dan kejujuran, KH Saifuddin Zuhri. Sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama ke-10 Republik Indonesia ini bukan sekadar teknokrat agama, melainkan seorang kiai yang membumikan ajaran pesantren ke dalam birokrasi negara yang paling tinggi.

KH Saifuddin Zuhri lahir pada 1 Oktober 1919 di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Ia tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kental dengan nilai-nilai kemandirian. Sejak muda, Saifuddin sudah ditempa oleh kerasnya perjuangan. Pendidikan dasarnya di sekolah rakyat dan pesantren tidak hanya membentuk nalar agamanya, tetapi juga jiwa nasionalismenya.

Sebagai pemuda, ia adalah aktivis tulen. Keterlibatannya dalam Gerakan Pemuda Ansor dan perlawanan terhadap penjajah melalui Laskar Hizbullah menjadikannya sosok yang disegani. Di medan pertempuran, ia bukan hanya pembakar semangat lewat doa, tetapi juga ahli strategi yang terjun langsung ke lapangan. Latar belakang inilah yang kemudian membawanya masuk ke lingkaran elite Nahdlatul Ulama (NU).

Singa Podium dan Pena di Duta Masyarakat

Kiprah Saifuddin Zuhri di PBNU sangatlah moncer. Ia dikenal sebagai salah satu tangan kanan KH Wahid Hasyim. Kecerdasannya dalam berorganisasi membuatnya dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Namun, pengaruhnya paling terasa saat ia memimpin surat kabar Duta Masyarakat. Sebagai pemimpin redaksi, Saifuddin menggunakan pena sebagai senjata. Ia adalah jurnalis yang tajam namun santun. Melalui kolom-kolomnya, ia menyuarakan aspirasi umat Islam dan mengawal arah politik bangsa di masa Orde Lama.

Bagi Saifuddin, media bukan sekadar alat propaganda, melainkan sarana edukasi politik bagi warga Nahdliyin dan bangsa Indonesia secara luas.

Menjadi Menteri di Era Penuh Gejolak

Pada 1962, Presiden Soekarno memanggilnya. Di tengah situasi politik yang memanas akibat konfrontasi dan dinamika ideologi, Saifuddin Zuhri ditunjuk sebagai Menteri Agama ke-10, menggantikan KH Wahib Wahab.

Selama masa jabatannya (1962–1967), ia melahirkan berbagai kebijakan fundamental. Salah satu yang paling membekas adalah perannya dalam memperkuat institusi pendidikan Islam.

Ia menjadi motor penggerak pengembangan IAIN (sekarang UIN) di berbagai daerah, memastikan bahwa santri harus memiliki akses pendidikan tinggi yang setara dengan pendidikan umum.

Ia juga dikenal sangat tertib dalam mengelola urusan Hajj, sebuah tugas berat yang selalu menjadi sorotan publik. Namun, di atas semua pencapaian birokratis itu, etika pribadinyalah yang paling bersinar.

Menolak Rumah Dinas demi Menjaga Nurani

Salah satu cerita paling mengharukan yang terekam dalam sejarah adalah keputusannya mengenai tempat tinggal. Saat diangkat menjadi menteri, ia berhak mendapatkan fasilitas rumah dinas yang mewah dengan segala pelayanannya. Namun, Saifuddin justru memilih tetap tinggal di rumah pribadinya yang sederhana.

Ia merasa lebih tenang menempati rumah yang dibelinya dengan mencicil daripada harus menikmati kemewahan negara yang bersifat sementara. Bahkan, diceritakan bahwa ia harus bekerja keras mengelola keuangan keluarga agar cicilan rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tidak macet. Integritas ini menunjukkan bahwa baginya, jabatan adalah pengabdian, bukan jalan untuk memperkaya diri.

Lebih luar biasa lagi, rumah yang ia perjuangkan dengan cucuran keringat itu kelak disumbangkan kepada organisasi yang dicintainya, Nahdlatul Ulama (NU). Ia ingin agar rumahnya terus menjadi tempat mengalirnya ilmu dan manfaat bagi umat, bahkan setelah ia tiada.

Menolak Nepotisme

Suatu ketika, seorang adik iparnya datang meminta bantuan. Sang adik ipar ingin berangkat haji, namun ada kendala administratif atau kuota. Sebagai Menteri Agama yang memegang kunci kekuasaan urusan haji, tentu sangat mudah bagi Saifuddin untuk memberikan “jalur khusus” atau surat rekomendasi.

Namun, jawaban Saifuddin justru mengejutkan. Ia menolak membantu. Baginya, aturan adalah aturan. Ia tidak ingin mencampuradukkan urusan keluarga dengan kewenangan negara. Ia menasihati keluarganya untuk mengikuti prosedur yang berlaku sebagaimana rakyat biasa. Ketegasan ini menjadi pukulan telak bagi budaya nepotisme yang saat itu mulai menjangkiti birokrasi.

Pensiun Bermartabat, Menjual Beras di Glodok

Puncak dari keteladanan KH Saifuddin Zuhri terjadi setelah ia tidak lagi menjabat sebagai menteri pada 1967. Di era transisi ke Orde Baru, Saifuddin tidak mencari-cari jabatan lain atau meminta “uang pensiun” tambahan yang tidak sah.

Untuk menyambung hidup dan membiayai sekolah anak-anaknya, ia tidak malu turun ke pasar. Bayangkan, seorang mantan Menteri Agama yang pernah bersalaman dengan pemimpin dunia, kini harus berdiri di Pasar Glodok untuk berjualan beras.

Ia tidak merasa martabatnya jatuh karena berdagang. Baginya, berjualan beras adalah pekerjaan halal, sedangkan meminta-minta atau menggunakan sisa pengaruh untuk kepentingan pribadi adalah kehinaan. Di Pasar Glodok, ia dikenal sebagai pedagang yang jujur, jauh dari kesan angkuh seorang mantan pejabat.

Kesederhanaan dan integritas Saifuddin Zuhri menurun secara organik kepada putra-putranya. Salah satu putra bungsunya, Lukman Hakim Saifuddin, kelak mengikuti jejak sang ayah menjadi Menteri Agama ke-22 RI. Lukman sering berkisah bahwa didikan ayahnya yang paling membekas adalah tentang “kejujuran dan sikap qana’ah”.

Warisan bagi Generasi Mendatang

KH Saifuddin Zuhri telah berpulang pada 25 Februari 1986, namun kisahnya tetap abadi. Ia meninggalkan standar moral yang tinggi bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Bahwa kekuasaan itu seperti pakaian yang bisa dilepas kapan saja, namun integritas adalah kulit yang melekat sampai mati.

Beliau adalah prototipe pejabat yang tuntas dengan dirinya sendiri. Beliau menunjukkan bahwa menjadi kiai sekaligus politisi bukanlah tentang bagaimana mencari posisi, melainkan bagaimana menjaga hati di tengah godaan kursi.

Semoga teladan beliau, yang tak malu berjualan beras demi menjaga kesucian harta keluarganya, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemuliaan tidak terletak pada jabatan, tetapi pada seberapa bersih cara kita menjalani hidup.